Fraksi Demokrat Imbau Gunakan Anggaran Sesuai Undang-Undang
Asep Ikhsan: Fraksi Demokrat Terima Laporan Keuangan Bupati Bandung Tahun 2024
Saufat Endrawan
H. Asep Ikhsan, SE S.Pd, M.Pd - Ketua Fraksi Demokrat DPRD Kab. Bandung
Opininews.com, Soreang -- Partai Demokrat Kabupaten Bandung eksis mendukung program Bupati Bandung, Dr. H.M. Dadang Supriatna, S.Ip, M.Si dan Pemerintah Kabupaten Bandung selama program tersebut bermanfaat bagi perekonomian masyarakat dan kemajuan Kabupaten Bandung.
Salahsatu dukungan diantarannya Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Bandung, menerima dan menyetujui laporan nota pengantar pertanggung jawaban Bupati Bandung tahun anggaran 2024 dan dua buah rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang perubahan nama Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kerta Raharja menjadi Bank Perekonomian Rakya (BPR)t Kerta Raharja dan Raperda perubahan nama Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) menjadi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf).
Sementara bidang kebudayaanya terpisah menjadi dinas tersendiri, dan kemudian harus menunjuk Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung yang baru.
Pandangan fraksi terhadap Raperda dan Laporan Pertanggungjawaban Bupati Bandung dibacakan Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Bandung, H. Asep Ikhsan, SE, S.Pd, M.Pd pada pandangan umum fraksi terhadap nota pengantar Bupati Bandung beberapa raperda saat Rapat Paripurna di Gedung DPRD Kabupaten Bandung Di Komplek Pemkab Bandung, Di Soreang, Senin (27/3/2025).
Rapat Paripurna yang digelar saat Anggota DPRD Kabupaten dan eksekutif menjalankan ibadah puasa di Bulan Ramadhan dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Bandung, Hj. Renie Rahayu Fauzi, SH didampingi para Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bandung diantarannya Dr. H.M.A. Hailuki dari Fraksi Demokrat ini hanya di hadiri 30 anggota Dewan dari 55 anggota yang seharusnya hadir.
Ketua Fraksi Partai Demokrat H . Asep Ikhsan dalam pandangan umum fraksinya menyarakan terkait nota laporan pertanggung jawaban Bupati Bandung tahun anggaran 2024, sikap Fraksi Partai Demokrat dapat memahami, dengan harapan tentunya agar implementasi anggaran berdampak terhadap pada peningkatan pertumbuhan ekonomi serta pemerataan kesejahteraan yang sesuai dengan prinsip keadilan, keberkelanjutan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
"Fraksi Demokrat senantiasa menghimbau agar pemerintah tetap mengedepankan azas kehati-hatian dalam mengelola keuangan daerah agar tepat sasaran, tepat manfaat dan juga tepat aturan sehingga Kabupaten Bandung menjadi lebih Bedas lagi," kata Ketua Fraksi Partai Demokrat.
Menindak lanjuti perihal dua buah raperda yang akan dibahas, yaitu pertama raperda tentang pembangunan gedung dan yang kedua mengenai raperda tentang perusahaan perseroan daerah Bank Perekonomian Rakyat Kerta Raharja, lanjut Asep Ikhsan, prinsipnya demi kemaslahatan dan kemajuan Kabupaten Bandung Fraksi Partai Demokrat sangat mendukung dua buah reperda tersebut untuk dibahas dan untuk diterapkan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
"Pergantian nama dinas Disparbud menjadi Disparekraf sesuai dengan pemerintah pusat dimana ada kementerian terkait yaitu Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf)," kata Asep Ikhsan kepada www.opininews.com, usai Rapat Paripurna usai.
( Saufat Endrawan )
Editor: Saufat Endrawan
