Ada Apakah Sugianto Bungkam Terkait PAW

Ketua DPRD Kab. Bandung Sugianto Bungkam Terkait PAW

foto

Ketua DPD Golkar dan Ketua DPRD Kab. Bandung, Sugianto

Opininews.com, Bandung -- Entah apa sebabnya Ketua DPD Golkar Kabupaten Bandung yang juga Ketua DPRD Kabupaten Bandung, Sugianto bungkam atau belum berkomentar terkait Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Bsndung dari Fraksi Partai Golkar.

Padahal PAW sudah harus segera dilakukan mengingat Kabupaten Bandung sudah menghadapi Anggaran Baru tahun 2022.

Sementara Anggota DPRD Kabupaten Bandung saat ini berkurang satu orang pasca meninggalnya Anggota DPRD Kabupaten Bandung, Hj. Neneng H.

Sementaara anggaran yang disediakan untuk tahun 2022 penuh.

Belum dilaksanakanya PAW menjadi banyak pertanyaan baik dari kader Golkar, maupun masyarakat, eksekutif juga anggota DPRD Kabupaten Bandung lainnya serta Staff Sekwan.

Ketua DPD Golkar Kabupaten Bandung yang juga ketua DPD Golkar Kabupaten Bandung, Sugianto saat di konfirmasi dan dihubungi melalui pesan WA, oleh www.opininews.com sejak hari Rabu (2/2) hingga Kamis (3/2) pagi belum menjawab dan memberikan keterangan terkait PAW, siapa yang akan menjadi PAW dan kapan di laksanakan pelantikanya.

Tidak semestinya Ketua DPRD Kabupaten Bandung yang juga Ketua DPD Golkar Kabupaten Bandung bungkam terkait PAW, karena Ia sendiri yang memahami mekanisme PAW.

Sementara menurut PKPU bahwa menentukan PAW Caleg di dapil yang sama, dan partai yang sama dan suara yang berada di bawah Anggota yang di PAW yang harus diLantik menjadi PAW Anggota DPRD Kota dan Kabupaten serta Provinsi.

( Saufat Endrawan )

Editor: Saufat Endrawan

Bagikan melalui
Berita Lainnya
Ketua DPRD Imbau Masyarakat Hormati Keputusan MK
Ketua Komisi B Paparkan Tujuan Study Banding ke Batam
Ketua DPRD dan Ketua KPU Kab. Bandung Kompak Sambut Kemenangan Dadang Supriatna-Ali Syakieb. Sahrul Gunawan - Gun Gun Gunawan Tak Hadir Rapat Pleno
Catatan DPRD Kepada PUTR Kab. Bandung Terkait Pembangunan Rumah Sakit di Kab. Bandung
Ruli Yuliana Ajak Segenap Masyarakat Hormati Keputusan MK