Hasil Study Banding akan di Bahas Legislatif dan Eksekutif demi Mendongkrak pajak dan PAD
Ketua Komisi B Ingin Perbaiki Tata Kelolaan Pariwisata di Kabupaten Bandung Seperti di Batam dan Labuan Bajo

Saufat Endrawan
Ketua Komisi B DPRD Kab. Bandung - Faisal Radi Sukmana
Opininews.com, Bandung -- Presiden Prabowo Subianto beberapa waktu melarang para Menteri dan jajarannya untuk melakukan study banding ke luar negeri.
Jika mau Study Banding boleh melakukan di Tanah Air. Karena di setiap provinsi di tanah air banyak yang bisa ditiru untik wilayah lainya..
Yang penting study banding tersebut bermanfaat.
Saat ini beberapa anggota DPRD Kabupaten Bandung tengah telah melakukan apa. yang ditegaskan Presiden RI dengan melakukan study banding ke berbagai wilayah di tanah air, guna melakukan koordinasi, terutama formula dan tata kelola ke pariwisataan ke provinsi yang lebih maju dan berkembang.
Ini dikakukan, karena di Kabupaten Bandung masih banyak para pengusaha wisata bertarap nasional hingga internasional melakukan aktivitasnya tanpa berkoordinasi dengan pemerintah hingga tak bayar pajak, tanpa mengurusi izin namun tetap beroperasi.
"Berawal dari sinilah, kami Anggota DPRD Kabupaten Bandung, ingin tahu di beberapa wilayah di tanah air bagaimana koordinasi yang dilakukan antara pemerintah dan pengusaha wisata dalam menjalin kemitraan," kata Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Bandung, Faisal Radi Sukmana kepada www.opininews.com, melalui telepon selulernya, Rabu (19/2/2025).
Objek yang kami jadikan lokasi study banding tersebut adalah Labuan Bajo dan Batam. Karena dua wilayah ini pengelolaan objek wisata dan perbisnisan lebih baik dari Kabupaten Bandung.
"Tidak mungkin kami melakukan studi banding ke wilayah yang di bawah Kabupaten Bandung," tandasnya.
"Memang ada sebagian yang mengatakan kami pelesiran atau menghamburkan dana APBD. Namun apa yang kami lakukan nantinya akan kami bahas di Komisi dan akan di rapatkan dengan pimpinan dewan dan hasilnya akan kami serahkan ke eksekutif sebagai masukan atau rujukan. Intinya tujuan kami ingin memberikan masukan kepada ekaekutif untuk meningkatkan pajak dan PAD dari sektor wisata dan Pembangunan yang dilakukan investor dan pengelola wisata. Tidak mungkin legislatif berikan masukan kepada eksekutif tanpa data dan penyeimbang serta faktual," jelas Politikus Partai Demokrat, Faisal Radi.
"Kami melakukanakan tugas kunker(studi banding) tidak sekehendak kami, namun melalui kajian. Kajianya adalah azas manfaat Hasil kunjungan kerja diantaranya bisa menjadi bahan referensi untuk Kabupaten Bandung. Jika baik bisa diajukan dan di adopsi untuk bahan raperda" tutur Faisal.
"Banyak Anggota DPRD secara pribadi lebih baik bertugas di lokasi yang dekat, tidak harus ke lokasi yang jauh karena banyak urusan. Karena tugas, yah kami harus lakukan," jelas Faisal.
"Kami atas nama pribadi dan kelembagaan ucapkan terimasih atas kritikan. Namun akan disalahkan jika kami tidak melakukan tugas yang sudah terangendakan. Kami bukan.pelesiran, namun kami melaksanakan tugas," ungkap Faisal Radi Sukmana.
( Saufat Endrawan )
Editor: Saufat Endrawan