Pemkab dan DPRD Berharap Warga Sabar Menunggu Kiriman Blangko KTP El dari Pemerintah Pusat
Kekurangan Blangko KTP El Terjadi di Kabupaten dan Kota se Indonesia karena Pengadaan Kewenangan Pemerintah Pusat
Saufat Endrawan
Sekda Kab. Bandung, Dr. H. Cakra Amiyana dan DPRD Berharap Warga Memahami Mekanisme Pengadaan Blangko KTP El
Opininews.com, Soreang -- Keterbatasan blangko KTP Elektronik (KTP El) saat ini terjadi di hampir setiap Kabupaten dan kota se Indonesia termasuk wilayah Kabupaten Bandung Jawa Barat.
Sekda Kabupatem Bandung, Dr. H Cakra Amiyana kepada www.opininews.com di Komplek Pemkab Bandung, Rabu (8/1/2025) menyatakan saat ini minimnya blangko KTP Elektronik terjadi hampir di setiap Kabupaten dan kota se Indonesia.
"Setiap daerah tidak memiliki kewenangan untuk mencetak blangko, karena kewenangan ada di Pemerintah," tegas Cakra Amiyana.
Saat banyak keluhan dan pemberitaan keterbatasan blangko KTP Elektronik di Kabupaten Bandung.
"Yang terjadi saat ini di seluruh Wilayah Indonesia termasuk Kabupaten Bandung tengah terjadi. Sehingga pemohon harus memahami kondisi ini. Dan kita tunggu pasokan blangko dari pemerintah pusat," jelas Cakra Amiyana.
Kendati demikian masyarakat harus sabar dan jangan khawatir atau resah.
Cakra Amiyana menuturkan:
1. Berdasarkan Lampiran UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah jo Pasal 5 UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Penetapan spesifikasi dan penyediaan blangko KTP-El merupakan kewenangan Pemerintah Pusat.
2. Langkah-langkah yang telah diambil oleh Pemerintah Kabupaten Bandung melalui Disdukcapil, yaitu:
a. Menerbitkan Surat Edaran Nomor 100.3.4/ 8034/ BID PDIP tanggal 9 Desember 2024 diantaranya menjelaskan: 1) Menghimbau warga masyarakat yang membutuhkan identitas, untuk sementara waktu dapat menggunakan Biodata WNI yang dapat dilakukan melalui Aplikasi BDS atau secara offline di seluruh Kantor Kecamatan di Kabupaten Bandung; 2) Menghimbau warga masyarakat yang membutuhkan identitas untuk melakukan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di desa/ kelurahan yang tersedia mesin ADM, Kantor Kecamatan maupun Mall Pelayanan Publik (MPP); b. Sampai saat ini, Disdukcapil terus berkoordinasi dan menyampaikan permohonan penyediaan Blangko KTP el ke Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri.
Adapun jawaban sementara dari Pihak Dirjen Dukcapil bahwa proses pengadaan Blangko KTP-El masih berproses, diharapkan Bulan Januari ini sudah tersedia; c. Selanjutnya seiring dengan perkembangan digitalisasi pelayanan serta menanggapi keterbatasan kewenangan dalam pengadaan Blangko KTP el, Pemda Kabupaten terus melakukan sosialisasi akitivasi IKD yang memiliki fungsi yang sama dengan KTP el.
Cakra berharap masyarakat jangan terpancing isue dan informasi yang tidak jelas simbernya.
Karena saat ini Pemkab Bandung melalui dinas terkait tengah mengajukan kebutuhan blangko KTP Elektronik kepada pemerintah pusat.
Ketua DPRD Kabupaten Bandung, Hj. Renie Rahayu Fauzi, SH, berharap masyarakat bersabar dan jangan terpancing isu terkait minimnya blangko KTP El di Kabupaten Bandung.
Ini bukan kelalaian pemerintah daerah Kabupaten Bandung. Namun ini karena pemerintah pusat yang belum mengirimkan blangko ke Pemkab Bandung sesuai kebutuhan untuk tahun 2025.
"Kami DPRD Kabupaten Bandung peduli dengan keluhan warga. Namun karena blangko KTP El kewenangan pusat, maka.kita tunggu hingga ada pasokan blangko. Jika sudah ada nanti kami umumkan jika lama kami yang akan mengingatkan kepada pemerintah pusat," tegas Politikus Partai PKB Kabupaten Bandung, Renie Rahayu.
( Saufat Endrawan )
Editor: Saufat Endrawan
Bagikan melalui
Berita Lainnya
