Kang DS di Landa Fitnah
Dadang Supriatna dan Agus Yasmin Jawab Fitnah Dari Lawan Politik
Saufat Endrawan
Dadang Supriatna dan Agus Yasmin Santai Jawab Fitnah
Opininews.com, Margahayu -- "Silahkan Kalian Kritik Kinerja Bupati Bandung Asal dengan Data Yang Akurat. Jika Memfitnah, Saya yang Akan Menggadapi Kalian..!!"
Sepenggal kata bijak ini yang terucap dari Ketua Partai NasDem Kabupaten Bandung H. Agus Yasmin kepada www.opininews.com, di Margahayu, Kamis (14/11) pagi.
Hal ini menyikapi berbagai tuduhan dan fitnahan kepada Dadang Supriatna yang kini tengah mencalonkan Bupati Bandung periode 2024-2029.
"Jelang digelarnya Pilkada Kabupaten Bandung banyak kritikan dan fitnahan kepada Dadang Supriatna dari lawan juga tim sukses lawan yang semuanya ingin membunuh karakter serta ketenaran Kang DS di Masyarakat Kabupaten Bandung.
Namun sayang kritikan dan fitnahan hanya bertujuan untuk menjatuhkan namun tanpa di lengkapi data yang akurat dan hanya menciptakan hoaks,j" tegas Agus Yasmin yang juga Mantan Ketua Komisi C dan Ketua DPRD Kabupaten Bandung.
"Saya akan dukung jika ktitikan bertujuan membangun. Namun jika tujuan hanya memfitnah, maka saya pribadi yang akan menghadapi mereka," tegas Agus Yasmin.
Diakui Agus Yasmin ( Kang AY), banyak kritikan dan fitnahan yang tidak mendasar.
"Yah diantarannya Kabupaten Bandung belum bayar BPJS sebesar Rp 20 M. Ternyata yang nunggak Pemprov Jabar bukan Kabupaten Bandung. Jadi kemana saja selama ini kalian," tegas Kang AY.
Dadang Supriatna membenarkan fitnahan dan kritikan datang silih berganti jelang di gelarnya Pilkada Kabupaten Bandung.
Namun semuanya tanpa di lengkapi data yang akurat dan fakta.
"Jadi saya binggung akan saya perbaiki dari mana dulu. Jika kritikan hanya jadi cibiran dan fitnah untuk menhatuhkan saya," ungkap Dadang Supriatna. Yang menilai kinerja saat dirinya memimpin adalah Pemerintah Pusat dan Institusi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), juga BPK.
"Selama saya memimpin Kabupaten Bandung sebagai Bupati Bandung lebih dari 400 penghargaan telah di raih, setiap tahun menyandang penilaian Wajar Tanpa Kecualian (WTP) dari BPK RI dan beberapa desa di Kabupaten Bandung menjadi percontohan anti korupsi oleh KPK. Jadi mau apalagi yang harus kalian fitnah. Dan itu semua data tak bisa di rekaya," kata Kang DS menjawab fitnahan dan cibiran dari lawan politiknya.
Diakui Dadang Supriatna, saat ini Kepala Daerah tidak bisa menggunakan Anggaran Daerah seenaknya, karena ada aturan dan pengawasan yang ketat baik dari BPK maupun KPK.
( Saufat Endrawan )
Editor: Saufat Endrawan
