Eka Santosa - Ketua FPHJ
Eka Santosa Berikan Apresiasi kepada Komisi IV DPR Tolak Hutan Jawa Diambil Alih Kementrian LHK

Saufat Endrawan
Eka Santosa - Ketua Forum Penyelamat Hutan Jawa
Opininews.com, Bandung - Jika hujan terjadi di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur kemungkinan akan terjadi banjir dan banjir, hutan tidak lagi menjadi kawasan konservasi
Saat ini, terjadi konflik lahan di sejumlah wilayah di Pulau Jawa akibat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengambil alih pengelolaan sekitar 1,1 juta hektare hutan di Pulau Jawa dari Perum Perhutani.
Pengama alih hutan tersebut dengan SK.287/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2022 tentang Penetapan Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK).
SK tersebut dtangatangani Menteri LHK, Siti Nurbaya Bakar tepatnya pada tanggal, 5 April 2022 lalu.
Dengan adanya SK tersebut, berbagai daerah di daerah sudah mulai beroperasi dengan logo Kementerian Lingkungan Hidup.
Anggota DPR RI yang juga Ketua Forum Penyelamat Hutan Jawa (FPHJ) Eka Santosa kepada www.opininews.com, di Bandung, Kamis (16/2) mengatakan, jika hutan Jawa masih dikelola Kementerian Lingungan Hidup, perlu dikhawatirkan keberadaan hutan jawa akan menjadi sumber konflik, sumber bencana dan sumber kerusakan dunia karena semua orang mematok dan ada tempat usaha dengan orang yang menggunakan pakaian logo Kementrian LHK
"Siapa warga dan LSM Lingkungan Hidup yang bermain banjad jika yang matok hutan oknum berseragam menggunakan logo Kemenrian LHK," ujarnya.
“Saya juga memberikan apresiasi kepada Komisi lV DPR RI yang menolak pengambilalihan 1,1 juta hektar hutan Jawa dari Perhutani kepada Kementerian LHK,” ujarnya.
Eka Santosa juga mempertanyakan bolehkah seseorang komunitas membuat baju seragam dengan logo tanpa izin.
( Saufat Endrawan )
Editor: Saufat Endrawan