WALHI Desak Menteril LHK Cabut Izin IPPKH PT. Geodipa Energy
WALHI dan Anggota DPRD Kab. Bandung Sikapi Kinerja PT. Geodipa Energy yang Buruk Terhadap Lingkungan
Saufat Endrawan
DPRD Kab. Bandung dan Walhi Kritisi PT. Geodipa Energy yang Merusah Hutan Lindung di Pasirjambu, Kabupaten Bandung.
Opininews.com, Bandung -- Perusahaan Panas Bumi, PT. Geodipa Energy Unit Patuha yang berada Kecamatan Pasir Jambu, Kabupaten Bandung selain merusak lingkungan, alam serta puluhan hektar cagar alam yang seharusnya di lindungan oleh masyarakat, dan pemerintah dan keberadaanya melah mengancam keselamatan warga dari bencana alam banjir dan longsor.
PT. Geodipa Energy Unit Patuha sebagai pemegang izin IIPPKH dan KLHK terindikasi akan mangkir menganti lahan Kompensi dan akan menggantinya berakaih ke pembayaran PNPB.
Kondisi ini jelas akan merugikan kawasan hutan dimana kawasan hutan yg digunakan oleh perusahaan tersebut untuk Usaha Non Kehutanan telah di pakai dan akan semakin hilang luasan kawasan.
Anggota DPRD Kabupaten Bandung dari Fraksi Golkar, Riki Ganesa, S.Hut kepada www.opininews, di Bandung, Sabtu (29/10) mengatakan, pemerintah pusat terutama Kementrian LHK, Pemerintah Jabar serta Pemerintah Kabuparen juga berbagai elemen masyarakat harus serius mengawasi kondisi ini.
"Boleh gas alam yang ada di wilayah Kabupaten Bandung dikuras, namun jangan sampai merusak alam dan lingkungan hidupnya. Jangan sampai masyarakat Kabupaten Bandung akan mengalami dampak banjir, longsor akibat hilangnya jumlah pohon dan luasan hutan yang menjadi paru-paru dunia serta menjaga agar tidak terjadi longsor banjir dan kekeringan," tegas Politikus Partai Golkar ini.
Hal ini senada dengan Anggota Fraksi PKB DPRD Kabupaten Bandung, H. Acep, S.Ag. "Perusak hutan akan diminta pertanggungjawaban dunia maupun akhirat. Karena merusak hutan sama dengan merusak sang penciptanya serta dapat merusak tatanan kehidupan warga dan berdampak kepada bencana alam," jelas Politikus PKB ini.
"Saya berharap PT. Geodipa Energy mulai sadar, dan sadar akan dampak rusaknya hutan lindung dan cagar alam Gunung Tilu. Sehingga segera mencari lahan pengganti. Karena kelalaiannya yang dilakukan tersebut berdampak kepada kehidupan warga sekitar," tandasnya.
Ketua Dewan WALHI Jabar, Dedi Kurniawan mengakui melihat situasi ini jelas kawasan Hutan Jawa Barat bukan rusak tapi hilang. Berkurangnya Kawasan Hutan akan sangat berpengaruh terhadap Lingkungan dan Bencana yang akan didapat.
"Seharusnya KLHK mampu memaksa pemegang Izin dengan Mencabut IPPKH dan apabila sudah keterlanjuran dibangun dihentikan aktifitasnya," tandasnya.
Namun, lanjut Dedi, KLHK sendiri tidak tegas dan terkesan banyak terindikasi Permainan gelap.
"Kami mendesak PT. Geodipa segera membayar Kewajiban penggantian lahan kompensasi dan menghutankan kembali hutan yang di rusak," tandasnya.
Dedi juga meminta turunan PP 23 khusus IPPKH tidak diberlakukan di Pulau Jawa Karena Hutan nya bukan hanya rusak namun berkurang.
( Saufat Endrawan )
Editor: Saufat Endrawan
