Kadis DPMD Tata Irawan Buat Kecewa Anggota DPRD Kab. Bandung dan Masyarakat
Wakil Rakyat Kecewa Kadis DPMD Kab. Bandung Ajak 26 Kades Terbang ke Bali
Saufat Endrawan
Wakil Rakyat Pertanyakan Kepala DPMD Kab. Bandung, Tata Irawan Studi Banding Bersama 26 Kades disaat Pendemi Covid - 19. (Saufat Endrawan/www.opininews.com)
Opininews.com, Bandung - Keberangkatan Studi Banding 26 Kepala Desa dan beberapa Pejabat Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Bandung, banyak mendapatkan cemoohan serta kritikan darii masyarakat juga Anggota DPRD Kabupaten Bandung.
DPRD Kabupaten Bandung mempertanyakan, kepergian 26 Kepala Desa (Kades) di Kabupaten Bandung ke Badung, Bali.
Kepergian para Kades tersebut, dinilai tidak peka terhadap kesulitan rakyat ditengan pandemi Covid - 19.
Sebaiknya dana perjalanan dinas maupun kunjungan atau studi banding ke Bali, tak perlu dilakukan jarena masih fokus tangani Covid - 19.
"Anggarannya yang digunakan untuk studi banding perlu dipertanyakan. Karena jika APBD murni berarti mata anggarannya tidak kena recofusing dong. Jika tidak terserap, yah seharusnya itu mengendap dan jadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) di anggaran diperubahan tapi kan perubahan juga tidak bisa dilaksanakan," kata Anggota DPRD Kabupaten Bandung, Encep Ana, di Bandung, Selasa (27/10).
Dikatakan Encep, masalah recofusing anggaran ini memang Pemerintah Pusat telah memberikan kewenangan pada daerah, bahkan DPRD pun tak dilibatkan. Hanya mendapatkan pemberitahuan saja.
"Jadi kalau anggarannya kena refocusing, yah itu tidak bisa muncul lagi. Pengalihan dari pos lain juga tidak bisa. Ini akan menjadi pembahasan kami di Komisi A," ujarnya.
Encep juga mempertanyakan soal jumlah kades yang diberangkatkan ke Bali hanya 26 orang, sebab jumlah desa mandiri di Kabupaten Bandung sebanyak 56 desa.
Jadi kriterianya apa, sehingga Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) hanya memberangkakan sebagian saja.
"Jadi desa yang diberangkatkam itu kriteriannya harus jelas. Jika alasannya karena desa mandiri, kan ada 56 desa kenapa cuma 26.kades saja," ucapnya.
Selain itu, kondisi saat ini masih terjadi pandemi virus corona. Dimana daerah tujuan para Kades tersebut hingga saat ini masih dinyatakan sebagai daerah yang belum terbebas dari virus tersebut.
"Ini harus dilihat dari dua sisi, kalau kesana untuk piknik dan tamasya jelas itu sangat tidak tepat dalam kondisi saat ini. Disisi lain kalau kepergiannya kesana benar benar untuk studi banding itu bagus, karena disana ada desa mandiri yang PAD nya sampai Rp 2,5 miliar pertahun, kalau kita kesana untuk belajar teori teorinya untuk diterapkan disini yah bagus," ujarnya.
Sementara itu, Juru Bicara Gugus Tugas Penanggulangan Covid-19 Kabupaten Bandung, Yudi Abdurahman, mengaku tak pernah mengeluarkan surat izin untuk berkunjung keluar daerah. Bahkan, ia sama sekali tidak mengetahui adanya kegiatan perjalanan dinas para kades tersebut. Mengenai pemberian izin, kata Yudi, mungkin yang berhak mengeluarkan dari petugas di daerah yang menjadi tujuan.
"Maaf saya tidak tahu, sejak dua hari ini saya sedang tugas di Jakarta. Mohon maaf mungkin saya terlewat informasi, sebaiknya coba tanyakan ke Asisten Pemerintahan, dan dinas terkait, "katanya.
Kepala DPMD, Tata Irawan, mengakui, bahwa Studi Banding ke Badung, Bali, bersama 26 kades, dananya menggunakan Anggaran APBD 2020.
Editor: Administrator
