DEDE YUSUF: “ANTAR RUMAH SAKIT MILIK PEMERINTAH HARUS ONLINE AGAR TIDAK ADA PASIEN TERLANTAR. DARI PEMERINTAH PUSAT DAK KESEHATAN KABUPATEN BANDUNG CAPAI RP 80 MILIAR LEBIH UNTUK TAHUN 2017”
OPININEWS.COM, BANDUNG– Sudah seharusnya tidak ada lagi pasien yang akan dirawat di rumah sakit milik pemerintah terlantar. Pasien dirujuk ke rumah sakit lainya karena ruang inap penuh, namun tidak ada kejelasan apakah ruangan rumah sakit rujukan kamarnya kosong atau tidak. Akibatnya, pasien malah ditidurkan di kursi.
Hal ini diungkapkan Anggota DPR-RI dari Fraksi Partai Demokrat, Dede Yusuf, dihadapan tiga direktur rumah sakit umum daerah se Kabupaten Bandung serta puluhan Kepala Puskesmas Se Kabupaten Bandung, di Aula Rumah Makan Panyaungan, Jalan Raya Banjaran, Kabupaten Bandung, Jumat (11/11/2016).
Dede Yusuf yang kini menjabat Ketua Komisi lX DPR RI, berada di derah pemilihan (dapil ) Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Bandung, dalam rangka kunjungan kerja reses perorangan masa masa persidangan tahun sidang 2016-2017.
Kunjungan kerja reses ini, anggota DPR-RI yang sebelumnya berprofesi artis film juga mantan Wakil Gubernur Jawa Barat, bertemu dengan para dirut rumah sakit se Kabupaten Bandung, juga Kepala Puskesmas serta kepala Dinas Kesehatan kabupaten Bandung, Achmad Kustiadji, dengan mensosialisasikan “ Upaya Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan di Puskesmas” .
“Tidak ada lagi pasein dilempar kesana kesini, tanpa ada kejelasan apakah rumah sakit lainya masih miliki ruang inap atau tidak, jika tidak akhirnya pasien terlantar ditidurkan di kursi. Sudah saatnya antar rumah sakit pemerintah di Kabupaten Bandung, harus bisa online untuk mengetahui keberadaan ruang inap kosong. Yah minimalnya antar rumah sakit se Kabupaten Bandung saja sebelum online dengan rumah sakit di wilayah lain apalagi harus Se Indonesia,” tegas Dede Yusuf, kepada OPININEWS.COM, di Bandung, Jumat (11/11/2016).
Saat ini, sebut Dia, di Kabupaten Bandung terdapat beberapa rumah sakit milik pemerintah, yaitu, yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Bandung, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Soreang, RSUD Cicalengka, RSUD Majalaya, serta Rumah Sakit Al Ihsan Baleendah, yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. “Rumah sakit harus tersambung melalui online, agar tak ada lagi pasien terlantar,” jelas Dede.
Apalagi, tegas Dede, Komis IX DPR RI yang membidangi masalah kesehatan masyarakat, telah memperjuangkan penambahan dana kesehatan untuk Kabupaten Bandung bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2017 menjadi Rp 80 miliar lebih. ( Saufat Endrawan )
