Kejaksaan Menilai Pembebasan Lahan Kereta Api Cepat Oleh BPN Kab. Bandung Tercepat Tanpa Masalah
Ketua Panitia Pelaksana Pengadaan Lahan Tanah untuk Pembangunan Trase & Statsiun Kereta Cepat Jakarta - Bandung, Wilayah Kabupaten Bandung, yang juga Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Bandung H. Atet Gandjar Muslihat, SH, MH menyebut hingga kini pembebasan lahan untuk infrastruktur trase dan statsiun kereta cepat Bandung - Jakarta sudah mencapai 99 persen.
Ungkapan ini dituturkan, Atet Gandjar Muslihat, usai penyerahan Uang Ganti Rugi (UGR) kepada para pemilik lahan dan ahli warisnya di Wisma Haji Komplek Pemda Soreang. Selasa (31/7/2018).
Pada kesempatan ini, diserahkan UGR Sebasar Rp. 61,5 miliar untuk 43 bidang tanah milik warga yang lahannya terkena jalur kereta cepat di 6 desa, yaitu Cimekar, Cileunyi Wetan, Cibiru, Hilir, Tegaluar, Rancaekek Kulon, dan Rancaekek Wetan.
Camat Rancaekek, Baban Banjar juga ikut menyaksikan saat warganya melakukan mekanisme teknis UGR yang pembayarannya tidak melalui pembayaran tunai, namun melalui transfer ke Bank BUMN .
Disebutkan Atet, untuk pembangunan kereta api cepat Bandung - Jakarta, lahan tanah di Kabupaten Bandung sebanyak 928 bidang lahan tanah dengan luas 109,9 hektar yang dibebaskan. Pembebasannya diharapkan pada 7 Agustus 2018 dituntaskan sekitar 50 berkas lagi.
"Saya berharap, 7 Agustus mendatang semuannya beres," tegasnya.
Pejabat dari Kejati Jawa Barat, Danny Ahmad, SH MH, kepada www.opininews.com, menuturkan, pihak Kejaksaan selama ini melakukan pendampingan agar UGR tersebut tepat waktu, sesuai aturan, dan dipastikan tidak ada uang negara yang bocor.
"Ada beberapa daerah pembebasan lahan bermasalah, hingga dipersidangkan. Namun di wilayah Kabupaten Bandung berjalan aman, lancar dan tertib," ungkap Danny.
Perwakilan PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), Adi Gunari berharap pembayaran segera tuntas agar pembangunn Kereta Api Cepat segera terlaksana. ( Saufat )
Editor: Administrator
