Editor: Saufat EndrawanOpininews.com / Bandung - Pemerintah Kabupaten Bandung, salahsatu daerah yang ikut dalam Deklarasi Makassar. Dalam deklarasi ini yang hadir anggota Aliansi Kabupaten Kota Peduli Sanitasi (AKKOPSI) yang terdiri dari bupati dan wali kota beserta jajarannya berkomitmen mengambil alih penuh permasalahan sanitasi sebagai tanggung jawab daerah. Komitmen ini akan diajukan ke pemerintah pusat, beserta permohonan dukungan pendanaan dari pusat.
Dirjen Cipta Karya Kementrian PUPR Sri Hartoyo mengatakan forum yang diikuti bupati dan wali kota se-Indonesia tersebut tergabung dalam Aliansi Kabupaten/Kota Peduli Sanitasi (AKKOPSI) melalui Munas City Sanitation Summit (CSS) ke XVII tahun 2017 yang dilaksanakan pertama kalinya di Kota Makassar yang digelar selama tiga hari berturut-turut (11-13/12/2017).
Sri Hartoyo menegaskan, kepedulian ini mengindikasikan bahwa negara Indonesia sudah menuju ke arah negara maju karena para pimpinan daerahnya sudah mulai memikirkan pelayanan dasar, termasuk sektor sanitasi.
“Pelayanan sanitasi tidak dapat dipisahkan dari pelayanan air minum, karena pada hakikatnya kedua sektor tersebut bersifat saling mendukung satu sama lain dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat banyak,” kata Sri.
Jika di bandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara, capaian sanitasi dan air minum di Indonesia ternyata masih berada di urutan ketiga terbawah, hanya berada di atas Kamboja dan Timor Leste. Serta sangat jauh berada di bawah negara tetangga terdekat kita yaitu Singapura (100% layanan) dan Malaysia (lebih dari 90% layanan), berdasarkan data WHO-UNICEF tahun 2015.
Berdasarkan data BPS, pada akhir tahun 2016, capaian akses layak di Indonesia baru mencapai angka 76,1% untuk sanitasi yang meliputi 67,2% akses sanitasi layak dan 8,9% akses sanitasi dasar sedangkan untuk air minum capaiannya sebesar 71,14%.
Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Kabupaten Bandung, Ir. Erwin Rinaldi, M.Sc, kepada opininews.com, di Bandung, Kamis (14/12/2017) mengatakan, pihaknya t erus mendorong peningkatan akses sanitasi dan air minum melalui berbagai pendekatan. Diantaranya, penyediaan infrastruktur utama, peningkatan pelayanan infrastruktur berbasis masyarakat, serta pengaturan dan pembinaan kepada pemerintah daerah.
“Peningkatan sanitasi dan air minum perlu partisipasi masyarakat, didorong pelaksanaan pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat yang melibatkan masyarakat dalam setiap tahapan pelaksanaannya, berupa Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS), Tempat Pengolahan Sampah (TPS) dengan pola 3R (reuse, reduce, recycle) dan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS),” ucapnya.
Diakuinya, untuk menyelesaikan permasalahan sanitasi dan air minum tidak bisa ditangani hanya oleh dinas yang dipimpinyai. Namun dibutuhkan dukungan lintas sektor baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota maupun dukungan lembaga donor, swasta, masyarakat serta mitra pembangunan lainnya.
Untuk itu, pihaknya mengajak kepada semua pihak untuk terus meningkatkan koordinasi lintas sektor agar penanganan sanitasi dan air minum dapat diselesaikan dengan efektif secara bersama-sama,
“Akses pelayanan sanitasi di Kabupaten Bandung saat ini sudah mencapai 70%, dimana sesuai target RPJMN terkait universal access 100-0-100 (100% akses air bersih, 0% kawasan kumuh dan 100% akses sanitasi), juga sudah ada 34 desa yg deklarasi odf (open defecation free) atau bebas buang air besar sembarangan,” ungkapnya.
Erwin menegaskan, pada deklarasi Makasar, tujuan yang ingin ditekankan adalah mengenai kewajiban sanitasi untuk masyarkaat harus dipenuhi oleh Pemerintah daerah. Namun yang dihadapi saat ini, namun masih terbentur keterbatasan anggaran. "Saya berharap peran pemerintah pusat dan provinsi bisa mengintervensi dari segi anggaran baik dari APBN atau dari APBD Provinsi," tandasnya.
Upaya Pemkab Bandung yang telah dilakukan dalam hal sanitasi ini telah dilakukannya sosialisasi terkait sanitasi bersama pokja Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman dengan melibatkan beberapa dinas, perkimtan, Dinkes, DLH.
Yang telah dilakukan saat ini, melaksanakan pembangunan infrastruktur sanitasi, berupa jamban keluarga, MCK komunal, ipal komunal serta pemberdayaan masyarakat terkait pengelolaan sarppras yang sudah dibangun harus dikelola oleh masyarakat agar berkelanjutan.
Sementara itu Bupati Bandung, Dadang M Naser, berharap masyakat untuk bersabar. Karena, tahap demi tahap Dinas Perkimtan tengah melakukan pembangunan sarana prasarana kebutuhan masyarakt secara bertahap. "Kebutuhan masyakat untuk mendapatkan air bersih, MCK yang layak serta Ipal Komunal. Ini semua tidak bisa dikerjakan sekaligus, namun ada tahapan yang perlu dilaksanakan," ujar Bupati. (Adv)
