Calon Kades di Kab. Bandung Diduga Dipungut Biaya Testing Jutaan Rupiah
Test yang akan dilaksanakan oleh Perguruan Tinggi, yang hingga kini menimbulkan Pro Kontra dilapangan, karena diduga akan ada penunjukan terhadap salahsatu lembaga pendidikan yang berbau penunjukkan.
Informasi yang berhasil dihimpun www.opininews.com, di lapangan perguruan tinggi IPDN merupakan satu satunya perguruan tinggi yang akan menjadi penguji pada penyelenggaraan seleksi Balon Kades tersebut.
Munculnya IPDN sebagai perguruan tinggi yang akan ditunjuk melakukan tes terhadap para calon kades menjadi sorotan, karena IPDN i merupakan Perguruan Tinggi Non BLU (Bukan Layanan Umum).
”Apakah benar ada biaya dibebankan kepada para calon kades masing-masing Rp 4 juta," tanya seorang calon Kades.
Pengamat Politik, dari Perguruan Tinggi yang ada di Kabuapten Bandung Dr. Mumun Mulyana, M. Pd mengatakan bahwa sudah seharusnya calon kades melaksanakan uji akademik dalam upaya melengkapi persyaratan sebagai calon pimpinan di desanya.
Pimpinan desa disamping harus memahami urusan pemerintahan juga harus memahami masalah geografis geososial dan geopolitik serta geobudaya di wilayah kerjanya.
"Untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan dan pemahaman substansi di atas perlu test akademik, akan tetapi Seleksi akademik harus bisa dipertanggung jawabkan secara ilmiah," ujarnya.
Oleh karena itu , sebaiknya lembaga yang punya kelayakan dalam bidangnya baik itu Perguruan Tinggi maupun lembaga ilmiah lainnya yang ada di wilayah Kabupaten Bandung, atau yang dahulu satu wilayah dengan kota Bandung, Cimahi dan Bandung Barat sudah memiliki PTS ( Perguruan Tinggi Swasta) yang bisa direkomendasikan untuk pelaksanaan seleksi dimaksud.
Dikatakan Mumun, Beberapa PTS ( Perguruan Tinggi Swasta) yang memiliki program studi terkait pemerintahan misalnya Unjani, UNUR dan Unibba, bisa dikolaborasikan. Danpihak Pemkab harus memberdayakan potensi daerah setempat juga ketiga PTS ini memiliki staf tenaga dosen yang berstandar nasional.
( saufat )
Editor: Administrator
