Wartawan: Saufat Endrawan
Opininews.com, Bandung -- Permasalahan penanganan pemerintahan desa di Kabupaten Bandung Bandung tak henti-hentinya terjadi. sebelumnya ada keresahan kepala desa dan PLT kepala desa karena ada pungutan sejumlah dana untuk sosialisasi Pilakdes serentak, yang Seharusnya ditanggung pemerintah namun dibebankan kepada mereka.
Kasus ini belum jelas akhirnya, karena pihak berwenang diantarannya pihak berwajib serta inspektorat seolah membiarkan kasus ini.
Kini muncul lagi masalah baru, adanya keterlambatan Pencairan Dan Siltap ( Penghasilan Tetap ) bagi Perangkat Desa yang ada diwilayah kabupaten Bandung, yang membuat para perangkat desa mulai Kades hingga Kepala Dusun resah, hak mereka atas kinerja belum bisa dicairkan disaat kebutuhan perekonomian meningkat untuk biaya anak masuk sekolah .
Kepala Desa Cihanyir, KecSatan Cikancung Kabuoatsn Bandung, Ceceng Suparman mengatakan, keterlambatan pencairan dana Siltap sangat berpengaruh sekali terhadap para perangkat desa, apalagi yang memiliki anak yang akan masuk sekolah.
"Saya berharap pejabat DPMD dan BAKD perhatikan nasib perangkat desa. Dana Siktap sangat dinantikan demi kehidupan kami dan keluarga, "tandasnya.
Keluhan juga disampaikan Kepala Desa Bojongmalaka, Kecamatan Bale Endah, Jajang Junaedi. "Keterlambatan pencairan Dana Siltap un memicu perangkat Desa Untuk melakukan Demo, dana Siltap belum cair, tapi perangkat tidak mengalami busung lapar, namun Kasbon perangkat ke kades meningkat," ujarnya.
Harapan para Kepala Desa yang ada dikabupaten Bandung Pihak DPMD dan BAKD bisa tepat waktu dalam proses pencairan dana Siltap tersebut.
Sementara Kepala Desa Bojong, Kecamatan Nagreg , Asep Dedih membenarkan bahwa Dana Siltap tahap ke 2 sampai hari ini belum juga ada tanda tanda akan cair, entah apa penyebabnya. ( saufat )
