Wartawan: Saufat EndrawanOpininews.com / Bandung -- Indonesia tengah dilanda kebingungan, kebingungan ini diperparah dengan dijadilkannya ulama sebagai sasaran pihak yang tidak bertanggungjawab.
"Pemerintah tidak perlu banyak bicara, biarlan rakyat yang bicara berpendapat dan mengkiritisi," kata Anggota Komisi XI/ DPR RI dari Fraksi PAN, Ahmad Najib Qodratullah, SE, saat menjadi pembeicara pada kegiatan BPK Goes to School, dengan tema "Sinergi BPK, DPR, dan Akademisi dalam Mendorong Akuntabilitas dan Transparansi Keuangan Negara, di Pesantren Persis 03 Pameugpeuk, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Rabu (7/3/2018) pagi.
Najib juga menuturkan, negara ini sudah membuat UU 1945 yang mengatur tentang pengelolaan asset negara, seperti pertambangan Emas Freeport, pertambangan minyak minyak bumi serta pertambangan batu bara demi kepentingan masyarakat,
Namun pada kenyataanya, masyarakat menilai, keberadaan freeport belum bisa dirasakan, malah yang lebuh untuk pihak freeport sendiri.
Untuk itu, tegas Najib, pihak DPR akan meninjau ulang kontrak dengan freeport, agar lebih mengutungkan Indonesia dan rakyatnya dalam kontrak kedepan.
Pada kesempatan ini, Wakil Ketua BPK RI, Prof. Dr.Bahrulloh Akbar, MBA, mengatakan, bahwa BPK akan terus melakukan pemeriksaan penggunaan APBD dan APBN oleh pejabat negara,
Hasil laporan pemeriksaan, lanjutnya, alan dilaporkan kepada Presiden, DPR, Gubernur serta Bipati dan Walikota, dalam setahun dua kali laporan.
Tidak hanya memeriksa, lanjut Bahrulloh, BPK sendiri atas perintah Komisi XI/ DPR diperiksa oleh akuntan publik dari luar negero diantaranya akuntan publik dari negara Belanda. ( saufat )
