Kades Keberatan Dengan Pungutan
Pungutan Kepada Kepala Desa Terpilih Rp 2 Juta Tidak Dibenarkan Secara Hukum

Saufat Endrawan
Opininewa.com, Bandung -- Tidak dibenarkan dan menyalahi aturan jika sebanyak 199 kepala desa yang terpilih di Kabupaten Bandung sebesar Rp 2 juta untuk biaya pelantikan.
Apalagi jika pungutan tersebut melibatkan dinas atau cemat terkait. Karena biaya pelantikan kepala desa terpilih sudah dianggarkan oleh Bupati Bandung.
Hal ini ditegaskan Anggota DPRD Kabupaten Bandung, Cecep Suhendar, kepada www.opininews.com.
"Setalah kami telusuri tidak boleh ada pungutan kepada ratusam kades terplih di Kabupaten Bandung untuk biaya pelantikan.
Setelah ditelusuri oleh pansus Pilkades dalam RAB P2KD ada dana Rp 2 juta untuk biaya pelantikan per kepala desa. Jadi Tak perlu ada pungutan" ujar Cecep.
Editor: Saufat Endrawan